• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERFORMANCE BOND FIKTIF DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI ESDM NO. 10 TAHUN 2017 TENTANG POKOK -­ POKOK PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  250/2018	250/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	250/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xii, 103 hal, 2018
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan merupakan asp ek yang penting di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan listrik di masyarakat. Infrastruktur ketenagalistrikan dapat dibangun dengan kerjasama antara PT. PLN (Persero) sebagai Pembeli dan badan usaha swasta sebagai Penjual melalui perjanjian jual beli ten a ga listrik. Dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, Penjual wajib memberikan performance bond kepada Pembeli berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2017 Tentang Pokok -­ Pokok Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik . Namun, pada praktiknya masih ada Pen jual yang memberikan performance bond fiktif kepada PT. PLN (Per sero). Penelitian ini bertujuan untuk meneliti akibat hukum dari pemberian performance bond fiktif oleh Penjual kepada Pembeli dalam perjanjian jual beli tenaga listrik dan pertanggungjawab a n hukum Penjual yang memberikan performance bond fiktif kepada Pembeli. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yang menggunakan data dan teori -­ teori yang berkaitan dengan performance bond , perjanjian jual beli tenaga listrik, dan perbuatan melawan hukum, den gan pendekatan yuridis normatif . Pengumpulan data y ang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung penelitian lapangan. Alat pengumpulan data primer adalah dengan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan dengan pende katan deskriptif analitis. B erdasarkan hasil penelitian ini, akibat hukum dari dari pemberian performance bond fiktif oleh Penjual kepada Pembeli yakni perjanjian jual beli tenaga listrik menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanji an yakni sebab yang halal sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang -­ Undang Hukum Perdata karena melanggar Pasal 5 Peraturan Menteri No . 10 Tahun 2017. Selanjutnya, pemberian performance bond fiktif oleh Penjual kepada Pembeli merupakan perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur -­ unsur perbuatan melawan h ukum sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang -­ Undang Hukum Perdata , sehingga Pembeli dapat meminta ganti rugi berupa uang kepada Penjual melalui gugatan ke pengadilan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum .

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.