Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

KEDUDUKAN RUMAH APUNG DI KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JO. UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG


Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota pesisir yang memiliki
permukiman di atas air pada perairan pesisir dengan ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    251/2018251/2018Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH UnpadTersedia
  • Perpustakaan
    Fakultas Hukum
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    251/2018
    Penerbit Fakultas Hukum UNPAD : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xiii, 63 hal, 30 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    NONE
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    -
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota pesisir yang memiliki
    permukiman di atas air pada perairan pesisir dengan pelantar
    -
    pelantar
    sebagai aksesnya. Kondisi tersebut sudah ter
    jadi sejak lama secara turun
    -
    temurun, bahkan sudah menjadi b
    agian budaya dari masyarakatnya.
    Sayangnya pengaturan mengenai kedudukan serta kepemilikan rumah apung
    di kawasan tersebut belum ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk
    menganalisis kedudukan serta kepemilikan rumah apung di Kota
    Tanjungpinang ditinjau dar
    i Undang
    -
    undang Perumahan dan Kawasan
    Permukiman dan Undang
    -
    undang Bangunan Gedung.
    Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative, yaitu
    meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terkait. Tahap penelitian
    melalui studi kepustakaan yaitu m
    engkaji bahan hukum primer, bahan hukum
    sekunder dan bahan hukum tersier dan studi lapangan.
    Berdasarkan hasil analisis, kedudukan rumah apung di Kota
    Tanjungpinang adalah sebagai rumah tinggal berdasarkan Undang
    -
    undang
    Perumahan dan Kawasan Permukiman da
    n sebagai bangunan fungsi hunian
    berdsarkan Undang
    -
    undang Bangunan Gedung. Kepemilikan rumah apung
    berdasarkan Undang
    -
    undang Perumahan dan Kawasan Permukiman harus
    menyelesaikan proses perolehan tanahnya terlebuh dahulu, sedangkan
    apabila ditinjau dari Und
    ang
    -
    undang Bangunan Gedung, kepemilikan
    bangunan gedung fungsi hunian dimungkinkan dibangun di atas air.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi