• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STUDI KASUS MENGENAI PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM PASAL 33 AYAT 1 JO PASAL 58 HURUF B UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DALAM PERKARA PENYIARAN RADIO DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 829K/PID.SUS/2016

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  254/2018	254/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	254/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiii, 95 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Penerapan S anksi Pidana, Penyiaran
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Setiap orang atau pihak yang hendak menyelenggarakan penyiaran, wajib terlebih dahulu memiliki izin penyelenggara n penyiaran (IPP) . B ilamana lembaga penyiaran mengudara tanpa mengantongi IPP maka yang bersangkutan telah melanggar undang - undang penyiaran dan karena nya aparat penegak hukum berkewajiban melakukan tindakan hukum dan bagi pelaku tindak pidana penyiaran tersebut dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 2 ( dua ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan pidana penjara paling lama 2 ( dua ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) untuk penyiaran televisi. Salah satu masalah yang timbul yaitu kasus terdakwa Iwan Fachrozi selaku Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Gayo FM dalam Putusan MA No . 829K/Pid.Sus/2016 yang telah terbukti bersalah melakukan kegiatan penyiaran tanpa ada izin penyelenggaraan penyiaran . Tujuan dari penulisan tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan sanksi pidana denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah te pat jika dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (1) Jo Pasal 58 huruf b yang mana hakim Mahkamah Agung m erubah sanksi pidana bagi terdakwa yaitu dari s anksi pidana penjara menjadi sanksi pidana denda saja dengan mengesampingkan akibat - akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa tersebut serta apakah penjatuhan sanksi pidana denda tersebut sudah tepat jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan - bahan pustaka (studi kepustakaan). Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Data yang digu nakan adalah data primer dan data sekunder. Setiap data hasil pengolahan tersebut akan dianalisis secara kualitatif yaitu mendeskripsikan data dan fakta yang telah dianalisis dengan rinci dan sistematis. Dari hasil hasil penelitian ini dapat diketahui bahw a penerapan sanksi pidana denda yang merubah sanksi pidana penjara dalam putusan MA No. 829K/Pid.Sus/2016 kurang tepat tanpa melihat tujuan dibentuknya undang - undang penyiaran itu sendiri dan mengesampingkan akibat berbahaya yang terjadi dari perbuatan ter dakwa tersebut. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim patut diguga tidak akan memberikan efek jera sesuai dengan tujuan pemidanaan , perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan masyarakat dan Negara dan menimbulkan gangguan radio komunikasi penerbagangan ya ng berpotensi dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.