• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENGATURAN SERTIFIKASI PILOT PESAWAT UDARA TANPA AWAK ( UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM /UAS) UNTUK TUJUAN KOMERSIAL BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  256/2018	256/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	256/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	x, 92 hal,30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Seiring perkembangan teknologi dalam penggunaan ruang udara, pesawat udara tanpa awak menjadi salah satu objek hukum udara dewasa ini. Objek yang memiliki berbagai macam fungsi dan harga yang relatif terjangkau ini, dapat melakukan berbaga i tugas, salah satunya sebagai sarana komersial dan dapat digunakan dimana saja dan oleh siapa saja. Hal tersebut menjadi suatu sorotan penting bagi ICAO selaku organisasi internasional yang menangani hukum udara secara internasional maupun negara - negara d i dunia dalam mengatur dan membatasi penggunaan ruang udara demi tercapainya prinsip keselamatan penerbangan agar dapat meminimalisir bahaya yang mungkin terjadi. Salah satu aspek keselamatan penerbangan yang paling penting adalah sertifikasi kompetensi da n lisensi bagi seorang pilot. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisa yang digunakan bersifat kualit atif yang berfokus pada hukum positif yaitu hukum internasional dan hukum nasional Indonesia dan Amerika Serikat. Berdasarkan penelitian, belum adanya pengaturan secara internasional atas penggunaan pesawat udara tanpa awak, khususnya sertifikasi pilot. Pe ngaturan di Indonesia pun terbatas pada Peraturan Menteri yang belum efektif, menjadikan terganggunya keselamatan penerbangan di ruang udara Indonesia. Sedangkan di Amerika Serikat sudah mulai berjalan efektif sejak 2016 lalu demi terjaganya keselamatan pe nerbangan di negaranya

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.