• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN MESIN PARKIR ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BANDUNG

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  261/2018	261/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	261/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Tahun 2016 Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan mengeluarkan kebijakan penggunaan mesin parkir elektronik di ruas - ruas jalan umum. Kebijakan ini selain untuk mengelola parkir liar, juga mengelola juru parkir liar dan diharapkan dapat memba ntu meningkatkan Pendapatan Asl i Daerah (PAD) Kota Bandung. Kota Bandung menerapkan program smart city yang baik secara langsung maupun tidak langsung mengajak masyarakat Kota Bandung untuk terbiasa dengan sistem - sistem baru didalamnya termasuk penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran. Penggunaan uang elektronik ini juga diterapkan dalam sistem pembayaran mesin parkir elektronik. Penggunaan mesin parkir elekt r onik yang mulai dioperasikan pada akhir Tahun 2017 ini kenyataannya belum berjalan efektif. M asyarakat Kota Bandung belum siap dengan sistem baru tersebut. Ke banyakan masyarakat belum me mi liki uang elektronik terkecuali pengguna kendaraan roda empat dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu tol elektronik . H al tersebut merupakan salah satu dari 3 hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan mesin parkir elektronik. Peneli tian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan - bahan kepustakaan baik berupa buku, undang - undang, dan jurnal . Studi kepustakaan membutuhkan data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Se lain itu peneliti juga melakukan pen elitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Sektor Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Perparkiran, juru parkir, dan pegguna parkir. Setiap data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara kualitatif yaitu memaparkan data dan fakta yang telah dianalisis dengan rinci dan sistematis. Data yang telah diolah, disajikan dalam bentuk dekskriptif yaitu dengan menggambarkan gejala - gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti. Dari hasil penelit ian ini dapat diketahui bahwa kebijakan penggunaan mesin parkir elektronik tersebut tidak di dasari dengan landasan hukum. Kebijakan yang tidak memiliki dasar hukum mengakibatkan tidak adanya peraturan yang mengikat setiap pihak yang terlibat. Masalah yang m u ncul dari tidak adanya aturan antara lain, penggunaan mesin parkir tidak berjalan efektif dan tidak cukup membantu meningkatkan PAD Kota Bandung serta pengawasan yang hanya dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing - masing petugas UPT Perpa r k iran. Adapun aturan yang digunakan adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan hanya mengatur mengenai penetapan tarif parkir saja

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.