• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PARIWISATA YANG TIDAK MEMILIKI TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN YANG DIALAMI WISATAWAN DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  265/2018	265/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	265/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xii, 136 hal,30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	KEPARIWISATAAN
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Peraturan mengenai kepariwisataan yang tidak dipatuhi dan p erlindungan hukum atas risiko kecelakaan sebagai nyawa dari keberlangsungan kegiatan pariwisata kerap kali diabaikan oleh berbagai pihak, baik pengusaha pariwisata sebagai penyedia jasa m aupun wisatawan sebagai pengguna jasa pariwisata. Hal ini tentu merugikan wisatawan apabila mengalami kecelakaan pada saat kegi atan pariwisata berlangsung. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kedudu kan hukum dan hubungan hukum antara pengusaha pariwisata dan wisatawan serta tanggung jaw ab pengusaha pariwisata yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata atas terjadinya kecelakaan yang dialami wisatawan dan menentukan tindakan hukum yang dapat di tempuh wisatawan apabila mengalami kerugian akibat kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan kegiatan par iwisata menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Skripsi ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif serta menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data secara normatif kualitatif. Hasil penelitian penulis menunjukan bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Ke pariwisataan dan berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pengusaha pariwisata tidak memiliki kedudukan hukum dan mempunyai hubungan hukum dengan wisatawan. Hubungan hukum antara pegusaha pariwisata dan wisatawan dapat dil ihat dari adanya perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. P erlindungan atas risiko kecelakaan pada kegiatan pariwisata pada dasarnya telah diberikan oleh beberapa pasal Undang - Undang Nomor 10 Ta hun 2009 Tentang Kepariwisataan . K et iadaan pertanggungjawaban dan perlindungan hukum dapat menjadi alasan bagi wisatawan yang mengalami kecelakaan pada kegiatan pariwisat a untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengusaha pariwisata dengan memilih salah satu dasar gugatan yaitu perbuatan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Gugatan juga dapat diajukan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.