• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STUDI KASU S PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  378/2018	378/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	378/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xi, 97 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	enyelenggara a n Pemilu serentak
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pada tahu n 2013 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yaitu Putusan Nomor 14/PUU - XI/2013 yang dalam putusannya memutuskan dan mengamanatka n bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan serentak. Kemudian untuk menjalankan Putusan MK tersebut, DPR mengeluarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal yang menarik adalah kebijakan mengenai Presidential Threshold yang dimuat dalam rumusan Pasal 222 UU Pemilu. Kebijakan yang seharusnya secara nyata tidak ada dalam Pemilu serentak. Melalui mekanisme Judicial Review Partai Idaman mengajukan uji materi Pasal 173 ayat (1) dan (3) dan Pasal 222 ke Mahkamah Konstitusi. Petitum dari Partai Idaman adalah agar Mahkamah Konstitusi Membatalkan Pasal - Pasal yang dimohonkan untuk uji ma teril. Putusan Mah kamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 53/PUU - XV/2017 mengabulkan sebagian permohonan partai Idaman yaitu menyatakan Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU Pemilu inskonstitusional dan menolak sebagian permohonan (berhubungan dengan Pasal 222 UU Pemilu yang memuat rumusan Presidential Threshold ). Salah satu pertimbangan Mahkamah dalam Putusan adalah bahwa Presidential Threshold diperlukan untuk memperkuat sistem pemerintahan Presidensil. Penelitian ini disusun dalam bentuk studi kasus yang m embahas pertimbangan hakim dalam perkara pengujian Pasal 222 Pemilu Nomor 53/PUU - XV/2017 dikaitkan dengan sistem pemerintahan Presidensil dan kebijakan Pemilu dan akibat hukumnya terhadap penyelenggara a n Pemilu serentak

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.