• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DOWN PAYMENT (DP) NOL RUPIAH ATAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI PROVINSI DKI JAKARTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  380/2018	380/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	380/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xii, 111 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dapat diberikan kepada masyarakat baik dalam bentuk sub sidi maupun non subsidi. KPR subsidi diperuntukkan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kemudian dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengadakan program pembiayaan KPR DP nol rupiah. Dalam program ini biaya DP KPR ditalangi oleh Pemerintah DKI Jaka rta yang kemudian MBR melunasi angsuran KPR secara penuh kepada pihak bank pelaksana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai kebijakan KPR DP nol rupiah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasion Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor dan pemahaman mengenai risiko bagi bank pelaksana program KP R DP nol rupiah dikaitkan Prinsip Kehati - hatian dalam Hukum Perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis dimana penelitian didasarkan kepada hukum positif yang berlaku diserta i dengan teori hukum, fakta - fakta hukum, asas - asas hukum, serta berbagai pengertian hukum untuk menganalisis permasalahan yang ada agar didapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan p rogram KPR D P nol rupiah tidak serta merta dilaksanakan dengan DP nol, namun DP ditalangi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berarti tetap ada DP yang harus dibayarkan kepada bank pelaksana sebagaimana diharuskan oleh aturan. Meskipun begitu Program ini harus dilaksanakan secara adil dan bermanfaat serta merata bagi seluruh MBR di Provinsi DKI Jakarta. KPR merupakan salah satu kegiatan usaha bank yang memiliki risiko yang tinggi, dengan begitu dalam pelaksanaan KPR DP nol rupiah bank pelaksana memberlakukan manajemen risiko, analisis kredit terhadap MBR, dan menerapkan prinsip kehati - hatian untuk melaksanakan program tersebut.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.