Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

PENERAPAN HAK CABOTAGE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN DALAM INDUSTRI PENERBANGAN NASIONAL DIKAITKAN DENGAN KEBIJAKAN RUANG UDARA TERBUKA ( OPEN SKY POLICY )


Sejak Indonesia turut menandatangani
Deklarasi ASEAN
Bali
Concord II, Indonesia menjadi bagian dari Komunitas ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    382/2018382/2018Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH UnpadTersedia
  • Perpustakaan
    Fakultas Hukum
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    382/2018
    Penerbit Fakultas Hukum UNPAD : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xii, 130 hal, 30 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    NONE
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Sejak Indonesia turut menandatangani
    Deklarasi ASEAN
    Bali
    Concord II, Indonesia menjadi bagian dari Komunitas Ekonomi ASEAN
    yang bertujuan untuk mengubah negara
    -
    negara kawasan ASEAN menjadi
    wilayah yang bebas pergerakan
    barang dan jasa
    . Salah satu
    tujuan dari
    komunitas
    tersebut adalah integrasi bidang pelaya
    nan udara. Guna
    mewujudkan integrasi pasar layanan udara menjadi pasar tunggal, maka
    diterapkan kebijakan ruang udara terbuka (
    open sky policy
    ) dimana setiap
    negara memiliki kebebasan untuk terbang diatas wilayah setiap negara
    anggota.
    Sementara itu, menur
    ut Konvensi Chicago 1944 setiap negara
    memiliki hak
    cabotage yang dapat
    menolak negara lain untuk melakukan
    pengangkutan di antara titik
    -
    titik wilayahnya. Keberadaan hak cabotage
    yang bersifat proteksionis sangat bertolak belakang dengan konsep
    kebijakan
    open sky
    yang liberal. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui
    bagaimana pe
    ran
    hak cabotage
    di Indonesia
    dalam menghadapi
    keberadaan
    kebijakan
    open sky
    .
    Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah
    metode pendekatan yuridis normatif
    yang bersifat deskriptif analitis. Melalui
    metode pendekatan ini, peneliti menggunakan bahan hukum seperti
    peraturan perundang
    -
    undangan dan perjanjian internasional yang
    dihubungkan dengan teori hukum dan praktek hukum yang berlaku
    .
    P
    engumpulan data
    dipero
    leh
    melalui studi pustaka dari bahan hukum
    primer, sekunder, dan tersier
    .
    P
    eneliti mengolah data yang diperoleh untuk
    ditafsirkan melalui metode analisis data yuridis kualitatif yang selanjutnya
    ditulis dalam bentuk deskriptif untuk ditarik suatu kesimpula
    n.
    Berdasarkan
    penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa
    keberadaan kebijakan
    open sky
    dan hak cabotage dalam undang
    -
    undang
    di Indonesia
    saat ini
    bersifat komplementer dan terbatas. Hak cabotage
    m
    encegah terjadinya persaingan tidak sehat antara
    maskapai asing dengan
    maskapai dalam negeri
    yang dapat muncul melalui kebijakan
    open sk
    y
    ,
    sedangkan keberadaan kebijakan
    open sk
    y
    mencegah terjadinya monopoli
    pasar
    y
    ang dapat dilakukan oleh pemerintah. Dengan
    sifat yang saling
    melengkapi dan membatasi
    ini
    , pemerintah Indonesia masih dapat menjaga
    kedaulatan wilayah udara dan yang disaat bersamaan dapat menghormati
    perjanjian
    -
    perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh Indonesia
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi