• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 39/PK/PID.SUS/2011 MENGENAI PERUBAHAN PENJATUHAN PIDANA MATI MENJADI PIDANA PENJARA SELAMA 15 TAHUN DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  388/2018	388/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	388/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., xiii, 111 hal, 30 cm
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	vonis hukuman mati
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pada tahun 2011 dunia hukum pidana Indonesia dikejutkan dengan adanya putusan hakim yang kontroversi dalam pekara peninjauan kembali Nomor. 39/PK/Pid.sus/2011 dalam perkara tersebut terdapat adanya perbedaan penerapan vonis hukuman mati pada beberapa kasus yang melibatkan gembong NARKOBA, seperti vonis 15 tahun bagi gembong bernama Hanky Gunawan yang berhasil lolos dari Pidana mati, namun Hanky merupakan seorang bandar dan produsen ekstasi yang awalnya divonis mati, dan pada peninjauan kembali, vonis berubah menjadi 15 tahun penjara. Penelitian ini bertujuan mengetahui alasan pertimbangan hakim mengenai kekhilafan hakim sebagai alasan pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana dalam perkara narkotika Nomor: 39 PK/Pid.Sus/2011 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP dan untuk mengetahui pengubahan hukuman pidana mati menjadi pidana penjara selama 15 tahun telah tepat dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Metode penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan ( library research ) untuk mendapatkan bahan-bahan atau data-data sekunder berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa : Pertama, penggunaan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dari hakim sebagai alasan terpidana dalam pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara psikotropika, karena alasan kekhilafan hakim yang tampak pada putusan kasasi tersebut yang berbicara adanya perbedaan penjatuhan hukum dalam perbuatan pidana penyertaan. Alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagai dasar hukumnya tersirat dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP sehingga tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedua, mengenai hukuman mati yang dijatuhkan kepada terpidana Hanky sangat bertentangan dengan prinsip HAM dan mengenai tujuan pemidanaan, hal ini mengatur bahwa tujuan pemidanaan harus bersifat edukatif, korekti dan preventif. Sehingga menghasilkan proses pemidanaan yang baik dan efek jera untuk masyarakat luas

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.