• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 140PK/PDT/2015 MENGENAI PELIMPAHAN TANGGUNG JAWAB MEMBAYAR GANTI RUGI DARI PEWARIS KEPADA AHLI WARIS DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  394/2018	394/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	394/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Hukum Waris
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Penyelesaian hak - hak dan kewajib an - kewajiban sebagai akibat men inggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia menyebabkan hukum waris yang berlaku juga beraneka ragam, diantaranya Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata , dan Hukum Adat. Walaupun terdapat perbedaan dalam pemenuhan kewajiban pewaris, pada dasarnya hukum - hukum waris diatas mengakui adanya pelimpahan tanggungjawab terhadap ahli - ahli waris yang ditinggalkan. Hal inilah yang menjadi dasar bagi pelaksana an putusan Mahkamah Agung No.140PK/PDT/2015. Meninggalnya Tergugat I dalam perkara tersebut memiliki akibat hukum bagi para ahli waris yang menggantikan posisi Tergugat I di persidangan. Dikarenakan Tergugat I dan para ahli warisnya merupakan Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, maka Penulis menganalisa bagaimana pelimpahan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli waris melalui Hukum Islam dan Hukum Perdata yang bersumber pada H erzien Inlandsch Reglement . Melalui penulisan tugas akhir ini Penu lis berpendapat bahwa pelimpahan tanggung jawab pewaris kepada ahli waris baik berdasarkan H IR ataupun Hukum Islam tergantung pada sikap ahli waris terhadap harta peninggalan Tergugat I sebagai pewaris. Pernyataan sikap tersebut seharusnya segera dilakukan para ahli waris melalui sistem peradilan perdata maupun peradilan agama untuk menjadi dasar bagi Jaksa Agung dalam menuntut ganti rugi terhadap harta peninggalan dari pewaris sebagai Tergugat I yang telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan h arus membayar kerugian yang dialami oleh Negara

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.