• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

ANALISIS STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2763 K/PDT/2016 TENTANG SENGKETA TANAH ANTARA HAK ULAYAT MASYARAKAT MARGA BUAY BAHUGA DENGAN HAK GUNA USAHA MILIK PT PALM LAMPUNG PERSADA STUDI KASUS

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  409/2018	409/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	409/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xi, 91 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Sengketa, Tanah Ulayat, Hak Guna Usaha, Putusan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat di Indonesia diakui secara tegas dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UUPA. Sengketa bermula ketika terjadi Kesepakatan Kerjasama Penanaman Kelapa Sawit antara Masyarakat Marga Buay Bahuga dengan PT. Palm Lamp ung Persada mengenai sebidang tanah seluas 724 Hektar yang dijadikan objek kesepakatan. Terkait sengketa tanah tersebut, PT. Palm Lampung Persada mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan harapan dapat mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Permasalahan yang peneliti kaji berkaitan dengan bagaimana pertimbangan majelis hakim yang memeriksa perkara ini melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2763 K/PDT/2016 mengenai status tanah yang di atasnya terdapat Hak Ulayat Masyarakat Marga Buay Bahuga da n Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Palm Lampung Persada . Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan mengetahui, memahami, dan mengevaluasi pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dalam perkara ini. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelit ian ini adalah yuridis normatif. Data - data yang relevan dengan penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang selanjunya dianalisis secara deskriptif – analisis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui: Per tama , legalitas daripada Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Palm Lampung Persada merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, bukanlah Peradilan Umum. Dengan kata lain status kedudukan tanah yang menjadi objek sengketa menjadi kabur ( Obscuur Liber). Kedua, penggarapan kembali PT. Palm Lampung Persada berdasarkan sertifikat HGU di atas tanah hak komunal Masyarakat Marga Buay Bahuga melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2763 K/PDT/2016 dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peratu ran MATR No. 10/2016 dianggap sebagai win - win solution , hanya saja bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) PP No. 40/1996

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.