• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP TUNGGAKAN IURAN JAMINAN KEMATIAN OLEH PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Tidak ada salinan data

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	004/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	xiv, 139 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Segala kemampuan dan penghasilan dari jerih payah tenaga kerja dapat berkurang atau bahkan menghilang jika terjadi risiko, oleh karena itu diperlukanlah jaminan sosial dalam menjamin kehidupan tenaga kerja beserta keluarganya. Penunggakan iura n Jaminan Kematian (JKM) oleh perusahaan yang dinyatakan pailit merupakan salah satu penyebab tidak terpenuhinya hak tenaga kerja beserta keluarganya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum atas hak pekerja untuk memperoleh JKM pada perusahaan yang dinyatakan pailit dan mengetahui tanggung jawab perusahaan yang telah menunggak iuran Jaminan Kematian dan telah dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif .Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara stu di kepustakaan, yakni melalui bahan huku m primer, sekunder, dan tersier, serta dengan wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara yuridis kualitatif dengan menggunakan aspek - aspek normatif (yuridis). Berdasarkan hasil penelitian ini, Pertama bahwa perlindungan hukum pekerja untuk memperoleh JKM pada perusahaan yang telah dinyatakan pailit yakni dengan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dan putusan MK No. 67/PUU - XI/ 2013 dengan didahulukan pembayaran haknya . J ika hak atas JKM belum dipe roleh, pekerja akan mendapat pe lunasan dari direksi yang menyebabkan perusahaan pailit . Jika masih belum juga memperoleh haknya, pekerja dapat menggugat pemberi kerja berdasarkan PMH dan mengajukan gugatan mengenai perselisihan hak agar dapat memperoleh ganti ker ugian dari pemberi kerja . Kedua , bahwa Tanggungjawab yang dapat dibebankan pada perusahaan tersebut yakni dengan tanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 55 UU Ketenagakerjaan dan perdata dengan unsur kesalahan , maka dari itu pemberi kerja harus membaya r ganti kerugian kepada pekerja , n amun karena kondisi perusahaan telah dinyatakan pailit, pertanggungjawaban perusahaan yakni dengan menanggalkan kekuasaannya atas harta kekayaan untuk membayar hak pekerja melalui kurator. Kondisi pailit juga menjadikan pemb ebanan pertanggungjawaban beralih dari perusahaan ke Direksi jika terjadi kondisi yang menyebabkan Direksi dapat dibebankan tanggung jawab secara pribadi

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.