• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENANGGUNG UNTUK MENGAMBIL-ALIH KEMBALI ASET YANG DIJAMINKAN KEPADA KREDITOR DALAM RANGKA PELUNASAN UTANG DEBITOR YANG TELAH DIPUTUS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SERTA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  039/2019	039/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	039/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	xiv, 134 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• PKPU merupakan suatu mekanisme penting dalam rangka restrukturisasi utang debitor yang sedang terlilit masalah kredit. Namun, pada praktiknya, mekanisme ini sering tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang diamanatkan oleh undang-undang. Terdapat hak-hak debitor dan penanggung yang kerap dicederai, seperti wewenang untuk mengurus asetnya dalam rangka pembayaran utang. Penelitian ini dibuat agar didapatkan kesimpulan tentang bagaimana status aset Penanggung Dalam Proses PKPU Debitor serta tindakan hukum apa yang Dapat Dilakukan Oleh Penanggung Untuk Dapat Mengambil-Alih Kembali Asetnya yang telah dijaminkan dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pengkajian perundang-undangan yang berlaku mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jaminan, penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pusat , prinsip-prinsip hukum umum, serta yurisprudensi dan hukum nasional untuk pembanding dalam membantu menemukan jawaban atas masalah tersebut. Dapat disimpulkan melalui penulisan penelitian ini bahwa status aset penanggung dalam proses PKPU sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU serta KUH-Perdata ialah berada dalam pengawasan pengurus dan debitor secara bersama-sama serta tidak juga dalam kondisi disita sebagaimana dalam kondisi kepailitan. Oleh karena itu, penanggung dapat melakukan upaya termasuk membeli-kembali aset tersebut. Sebagai solusi, penanggung dapat mengambil tindakan hukum untuk mengambil-kembali asetnya yang dihalangi oleh Kreditor yakni mengajukan upaya hukum berupa gugatan untuk meminta ganti rugi atas opportunity cost apabila aset tersebut berhasil diambil-alih dan dikelola kembali oleh penanggung.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.