• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYA SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAANAKIBAT MENOLAK SURAT KEPUTUSAN MUTASI DIKAITKAN DENGAN UNDANG –UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  052/2019	052/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	052/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	xi, 134 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Perusahaan PT Associated British Budi telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerjanya atas dasar pekerja telah menolak keputusan mutasi yang diberikan perusahaan, maka perusahaan secara sepihak memutuskan hubungan para pekerja tersebut. Pemutusan hubungan kerja merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat serta merta dilakukan oleh perusahaan tanpa melalui prosedur atau cara-cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pekerja yang telah di putus hubungan kerjanya karena menolak keputusan mutasi yang diberikan perusahaan, dan akibat hukum terhadap perusahaan yang telah memutuskan hubungan kerja para pekerjanya atas penolakan mutasi yang diberikan oleh PT Associated British Budi. Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatifdengan tahapan-tahapan yang diantaranya meliputi penelitian kepustakaan untuk mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta kemudian menggunakan metode analisis data secara yuridis kualitatif yang akan menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi para pekerja yang telah diputus hubungan kerja karena menolak mutasi, adalah perlindungan yang meliputi perlindungan terkait kepastian hukum dalam hak-hak seperti hak pengupahan yang seharusnya didapatkan setelah perusahaan melakukan para pekerja dinyatakan telah di PHK secara sepihak, dan hak untuk dapat bekerja kembali setelah perusahaan dinyatakan telah memutuskan hubungan kerja para pekerjanya secara sepihak. Kemudian terkait dengan akibat hukumnya, perusahaan PT Associated British Budi tidak memiliki kedudukan hukum untuk melakukan perbuatan mutasi dan PHK terhadap para pekerja, karena perusahaan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum dan melanggar ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta telah melanggar kesepakatan kerja dengan para pekerjanya, maka baik PHK maupun mutasi tersebut telah batal demi hukum

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.