• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KEWENANGAN YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN DALAM MENGAJUKAN GUGATAN LEGAL STANDING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  059/2019	059/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	059/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	xii, 136 hal,30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatdapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen menggunakan mekanisme gugatan legal standing. Dari beberapa kasus yang ditangani oleh YLPK Kalimantan, Majelis Hakim berpendapat bahwa YLPK Kalimantan tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan melalui mekanisme legal standing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapat pengetahuan dan menganalisis mengenai kewenangan YLPK Kalimantan dalam mengajukan gugatan legal standing serta untuk mengetahui dan merumuskan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang tidak dapat diwakili oleh YLPK KalimantanMetode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dalam bentuk deskriptif analitis. Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung penelitian lapangan. Alat pengumpulan data sekunder adalah studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan yuridis kualitatif.Berdasarkan penelitian diperoleh hasil, yaitupertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, YLPK Kalimantan memiliki kewenangan untuk mewakili kepentingan konsumen apabila yang diwakili adalah kepentingan orang banyak dan YLPK Kalimantan tidak dapat mengajukan mewakili individu. Kedua, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang tidak dapat diwakili oleh YLPK Kalimantan yaituperlindungan hukum berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.Perlindungan hukum dalam bentuk preventif dapat berupa pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang merumuskan secara lengkap mengenai legal standing sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam prosedur pengajuan gugatan legal standing dan konsumen mendapatkan haknya kembali. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan oleh konsumen dengan mengajukan kembali gugatan terhadap pelaku usaha dengan menggunakan kuasa hukum maupun dengan menggunakan mekanisme class actiondengan caramencari konsumen lain yang dirugikan oleh pelaku usaha

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.