• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA BERBADAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  068/2019	068/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	068/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	145 hal/30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Di Indonesia tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam KUHP dan UUITE. Dalam keduanyatidak dijelaskan kedudukan badan hukum sebagai korban tindak pidana pencemaran nama baik tersebut. Banyak ahli dan praktisi hukum yang berpendapat bahwa yang bisa menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik hanyalah orang perseorangan (naturalijkpersoon) bukan badan hukum (rechtpersoon).Padahal saatini banyak ditemukan kasus pencemaran nama baik yang merugikan badan hukum. Disisi lain juga banyak ditemukan kasus dimana konsumen yang sedang menggunakan haknya untuk didengar pendapat dan keluhannya digunakan malah dilaporkan atas tuduhan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik oleh pelaku usaha terkait. Padahal hak tersebut secara jelas diakomodir dalam UUPK. Fenomena tersebut kiranya kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk menegakan perlindungan hukum terhadap konsumen. Berdasarkanfenomena diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakondisipenegakan hukum dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik oleh kosnumen terhadappelaku usaha berbadan hukum danjugauntuk mengetahui upaya perlindunganyang dapat dilakukanterhadap konsumen yang sedang menyampaikan pendapat dan keluhannya diakitkan dengan tindak pidana pencemaran nama baik.Penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif analistis dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung penelitian lapangan.Alat pengumpulan data primer adalah dengan pedoman wawancara, sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analistis.Hasil penelitian diketahui bahwadengan menggunakan konsep tritunggal penegakan hukum sebagai pisau analisa diketahui kondisi penegakan hukum pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku berbadan hukum, ditemukanhambatan yang menggangu penegakan hukum kasus terkaitmenjadi ideal. Sementara itu jika menggunakan 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai pisau analisa,diketahuihambatanpada penegakan hukum terkait, terletak pada faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor sarana dan fasilitaspada penegakan hukum terkait. Terkait upaya perlindungan bagikonsumenyang sedang menyampaikan pendapat dan keluhannya yang dikaitkan dengan tindak pidana pencemaran nama baik, maka dapat dilakukan dengan mendorong negara untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal dan komprehensif terhadap hak-hak konsumen yang sebagaimana diakomodir dalam UUPK

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.