• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH PENGUASAAN HAK ATAS TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  104/2019	104/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	104/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	xiii, 128 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Tumpang tindih penguasaan hak atas tanah merupakan salah satu permasalahan pertanahan yang saat ini masih sering terjadi. Badan Pertanahan Nasional (BPN) memliki kewenangan untuk memfasilitasi dan menyelesaikan sengketa pertanahan melalui jalur mediasi atau musyawarah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan guna meminimalisir masuknya gugatan sengketa pertanahan ke pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami penyebab timbulnya tumpang tindih penguasaan hak atas tanah pada pemegang hak dan penerapan mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatifdengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan data berupa perundang-undangan maupun hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian PertanahanKantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab tumpang tindih penguasaan hak atas tanah pada pemegang hak diantaranyadisebabkan olehmasyarakat yang tidak menguasai tanahnya dengan baik sertakurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pendaftarantanah yang benar, ketidaktelitian pejabat maupun petugas BPN/Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertipikat tanah dan melakukan pengukuran tanah, ketidaktertiban data-data tanah dan pemerintahan di desa terkhusus ketika terjadi pengantian pemerintahan, dan pemecahan atau pemekaran suatu wilayah.Selain itu, penerapan mediasi sebagai APS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor belum sepenuhnya efektif dan sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dikarenakan masih terdapat beberapa kendala di dalam penerapannya.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.