Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

Perlindungan Terhadap Konsumen Apartemen Meikarta yang Telah melakukan PPJB terkait Ketiadaan Kepemilikan Izin ditinjau Dari UU No 20 tahun 2011 Tentang Rusun dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perkonsum


Abstrak
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN APARTEMEN MEIKARTA
YANG TELAH MELAKUKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
(PPJB) TERKAIT ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    162/2019162/2019Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH UnpadTersedia
  • Perpustakaan
    Fakultas Hukum
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    162/2019
    Penerbit Fakultah Hukum Universitas Padjadjaran : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    -
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    162/2019
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Abstrak
    PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN APARTEMEN MEIKARTA
    YANG TELAH MELAKUKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
    (PPJB) TERKAIT KETIADAAN KEPEMILIKAN IZIN DITINJAU DARI UU
    NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN DAN UU NOMOR
    8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
    Tiara Dwi Rahayu
    110110150215
    Kepemilikan suatu rumah susun atau apartemen dapat dilakukan
    dengan cara pemindahan hak milik seperti jual beli dengan cara memesan
    atau melakukan indent untuk memperoleh satuan rumah susun dengan
    membayar sejumlah uang pengikat, sedangkan bangunan belum ada
    secara fisik. Tentu saja cara ini memungkinkan terjadinya risiko yang tinggi
    yang mungkin dialami oleh pembeli. Oleh karena itu, maka dibuat Perjanjian
    Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam penelitian ini, terdapat kasus dimana
    pihak Meikarta selaku pihak pengembang, melakukan Pengikatan
    perjanjian jual beli Partemen dengan pihak konsumen sebelum terbuatnya
    izin pembangunan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis
    melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui, memahami, dan
    menganalisis Keabsahan PPJB Apartemen Meikarta terhadap
    permasalahan kepemilikan izin ditinjau dari KUHPerdata dan UU Rumah
    Susun. Selain itu penulis meneliti bentuk pertanggungjawaban yang tepat
    dari Lippo Cikarang atas PPJB Apartemen Meikarta terhadap konsumen
    berdasarkan KUHPerdata dan UU Perlindungan Konsumen.
    Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
    pendekatan yuridis normatif, penelitian dengan pendekatan yuridis normatif
    adalah penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan analisa data dilakukan
    dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu analisis yang
    berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
    hukum positif dengan mendeskripsikan data-data.
    Simpulan dari hasil penelitian ini adalah keabsahan PPJB dianggap
    tidak sah dan batal demi hukum. Analisa penulis upaya penyelesaian
    sengketa yang terjadi antara pihak konsumen dengan Developer dalam
    PPJB Apartemen Meikarta dapat dilakukan melalui metode penyelesaian sengketa dengan metode arbitrase
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi