Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK ALIPAY DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU


ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARA JASA SISTEM
PEMBAYARAN ELEKTRONIK ALIPAY DITINJAU DARI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    163/2019163/2019Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH UnpadTersedia
  • Perpustakaan
    Fakultas Hukum
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    163/2019
    Penerbit Fakultah Hukum Universitas Padjadjaran : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    -
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    163/2019
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARA JASA SISTEM
    PEMBAYARAN ELEKTRONIK ALIPAY DITINJAU DARI PERATURAN
    PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
    ABSTRAK
    M. Ihsan Abdurrahman
    110110150032
    Perkembangan teknologi kini telah sampai kepada sektor finansial.
    Ramah dan tingginya pertumbuhan permintaan atas penyelenggaraan
    teknologi finansial tersebut telah menjadi sebuah peluang bagi perusahaan
    rintisan untuk memulai bisnisnya. Permasalahan utama dari sebuah
    teknologi yang berkembang adalah tidak selalu berjalan beriringan dengan
    regulasi. Alibaba sebagai salah satu perusahaan E-Commerce dunia, telah
    mulai melakukan ekspansinya bisnisnya di Indonesia. Alibaba melakukan
    ekspansi bisnisnya melalui Tekfin penyelenggara dompet elektronik yang
    dikenal dengan Alipay. Alipay telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para
    konsumen sebagai pengganti uang tunai mereka. Dalam praktiknya Alipay
    tidak mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam rangka
    penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran di indonesia.
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari eksistensi
    Alipay di Indonesia, dan mengetahui implikasi dari adanya regulasi
    peraturan bank Indonesia tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi
    pembayaran terhadap Alipay.
    Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis
    normatif, penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah
    atau norma-norma dalam hukum positif Indonesia. Teknik pengumpulan
    data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni melalui bahan hukum
    primer, sekunder, dan tersier, serta studi virtual melalui informasi yang
    bersumber dari internet. Adapun metode analisis data yang digunakan
    dalam penelitian ini adalah metode normatif kualitatif.
    Berdasarkan penelitian, didapatkan hasil sebagai berikut: Pertama,
    eksistensi Alipay memberikan akibat hukum dalam sistem pembayaran
    nasional. Hal ini disebabkan Alipay tidak mematuhi segala ketentuan terkait
    dengan penyelenggaraan dompet elektronik di Indonesia. Akibat hukum
    lainnya ialah Alipay dan konsumen yang menggunakan aplikasinya di
    Indonesia tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara.
    Kedua, implikasi dari adanya pemberlakuan PBI PPTP bagi Alipay ialah
    Alipay harus sesegera mungkin melakukan penyesuaian terhadap aturan
    tersebut. Yang mana mulai dari komposisi kepemilikan modal di Indonesia,
    hingga penyelesaian administrasi pendirian PT di Indonesia. Alipay
    diberikan tenggat waktu 6 bulan sebelum dikenakan sanksi oleh pemerintah.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi