• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT NOMOR 0419/PDT.G/2014/PA.JP TENTANG HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  166/2019		Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	166/2019
  Penerbit	Fakultah Hukum Universitas Padjadjaran : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	166/2019
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT NOMOR 0419/PDT.G/2014/PA.JP TENTANG HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK WINDY NURWANTI 110110130255 ABSTRAK Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Putusya perkawinan membawa akibat hukum tidak hanya pada hubungan suami isteri yang diputus perkawinannya dan harta benda mereka semata, tetapi juga pada anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Salah satu akibat dari perceraian adalah pengasuhan anak yang secara otomatis tidak mungkin diasuh lagi secara bersama-sama oleh kedua orang tua. Kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi hak asuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara penetapan hak asuh anak setelah perceraian apakah sudah tepat serta untuk mengkaji bagaimana hak asuh anak jika ibunya menderita gangguan kejiwaan Bipolar Disorder. Penelitian studi kasus ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif analitis, dengan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, karena penelitian ini menjelaskan secara yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0419/Pdt.G/2014/PA.JP menunjukan bahwa Pertama pertimbangan majelis hakim dalam penetapan hak asuh anak kepada bapak kandungnya sudah tepat apabila ditinjau dari UU Perlindungan Anak, dan tidak melebihi apa yang diminta oleh para pihak yang berperkara sesuai dengan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, meskipun Hukum Islam menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibu atau kerabat ibu. Kedua, menurut Hukum Islam yang berhak mendapatkan hak asuh anak yang masih dibawah umur jika ibunya menderita gangguan kejiwaan bipolar disorder adalah kerabat ibu. Pihak yang lebih dekat setelah ibu adalah nenek dari pihak ibu yang menduduki kedudukan ibu.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.