Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Berbasis Online Sebagai Upaya Mengatasi Maraknya Penunggak Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat


ABSTRAK
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BERBASIS
ONLINE SEBAGAI UPAYA MENGATASI MARAKNYA PENUNGGAK
PAJAK UNTUK ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    168/2019168/2019Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH UnpadTersedia
  • Perpustakaan
    Fakultas Hukum
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    168/2019
    Penerbit Fakultah Hukum Universitas Padjadjaran : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    -
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    168/2019
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    -
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • ABSTRAK
    PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BERBASIS
    ONLINE SEBAGAI UPAYA MENGATASI MARAKNYA PENUNGGAK
    PAJAK UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
    PROVINSI JAWA BARAT
    Agung Kurniadi
    110110150164
    Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berbasis online
    diharapkan dapat memotivasi masyarakat Jawa Barat taat membayar PKB,
    namun belum maksimal karena masih terjadi peningkatan penunggak
    pajak, maka inovasi berbasis online ini perlu ditingkatkan, sejauh mana
    inovasi tersebut mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
    sektor PKB. Penelitian ini bertujuan menemukan solusi agar pemungutan
    PKB berbasis online dapat meningkatkan PAD Provinsi Jawa Barat serta
    mengoptimalkan pemungutan PKB.
    Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.
    Data-data yang relevan dengan penelitian ini merupakan kombinasi data
    primer melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi
    kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis.
    Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui pertama pemungutan
    PKB berbasis online berkorelasi dengan peningkatan PAD Provinsi Jawa
    Barat, namun belum berpengaruh terhadap kesadaran hukum dan ketaatan
    hukum masyaralat. Kedua adanya hambatan yang dialami oleh Badan
    Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat dalam pemungutan
    PKB adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat
    mengenai pajak, sedangkan upaya mengatasi penunggak pajak untuk
    meningkatkan PAD dari sektor PKB dapat dilihat dari program yang telah
    diimplementasikan sebelumnya untuk memberi pemahaman terhadap kesadaran hukum dan ketaatan hukum.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi