• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Tinjauan Yuridis Kriminologis terhadap Reaksi Sosial kepada Pelaku LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) Dikaitkan dengan Penegakan Hukum di Indonesia

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  171/2019	171/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	170/2019
  Penerbit	Fakultah Hukum Universitas Padjadjaran : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	170/2019
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	LGBT, Reaksi Sosial, Upaya Pemerintah
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP REAKSI SOSIAL KEPADA PELAKU LGBT (LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER) DIKAITKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA ABSTRAK MIRA AMALIA 110 110 140 156 Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) merupakan penyimpangan seksual dan penyimpangan perilaku yang di nilai oleh masyarakat meresahkan dan melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yaitu norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan dikarenakan mereka berperilaku yang tidak seharusnya di depan umum seperti berpelukan, berciuman, dan menyebarkan foto-foto serta video asusila di media sosial, telah menimbulkan adanya berbagai macam reaksi sosial dari masyarakat dan negara, serta upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi adanya reaksi sosial dari masyarakat yang dinilai melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni dengan mendasarkan kepada data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya berbagai macam reaksi dari masyarakat terhadap pelaku LGBT yang berupa tindakan pengusiran, ujaran kebencian, kekerasan fisik dan psikis, serta tindakan diskriminatif lainnya merupakan sebuah pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Sementara reaksi dari negara berupa penjatuhan pidana terhadap pelaku LGBT yang terbukti melakukan tindakan asusila sebagaimana yang telah diatur didalam KUHP, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk mengatasi adanya reaksi sosial dari masyarakat pemerintah berupaya untuk menolak gugatan judicial review yang diajukan oleh pemohon untuk mempidanakan LGBT dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 sebagai upaya mencegah kriminalisasi terhadap pelaku LGBT dan berupaya membatalkan Qanun Jinayat Aceh yang di nilai diskriminatif dan bertentangan dengan aturan hukum pidana Indonesia.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.