Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

LEGAL MEMORANDUM MENGENAI PERINTANGAN PROSES HUKUM (OBSTRUCTION OF JUSTICE) TERHADAP ADVOKAT LUCAS DIHUBUNGKAN DENGAN UU KPK DAN UU TIPIKOR


LEGAL MEMORANDUM MENGENAI PERINTANGAN PROSES HUKUM
(OBSTRUCTION OF JUSTICE) TERHADAP ADVOKAT LUCAS DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    174/2019174/2019Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH UnpadTersedia
  • Perpustakaan
    Fakultas Hukum
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    174/2019
    Penerbit Fakultah Hukum Universitas Padjadjaran : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    -
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    174/2019
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • LEGAL MEMORANDUM MENGENAI PERINTANGAN PROSES HUKUM
    (OBSTRUCTION OF JUSTICE) TERHADAP ADVOKAT LUCAS DIHUBUNGKAN
    DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
    PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
    20 TAHUN 2001 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
    PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
    Falih Fakhri Fadhlillah
    110110140250
    ABSTRAK
    Perbuatan tindak pidana perintangan proses hukum terhadap tindak pidana
    korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang
    No. 20 tahun 2001 juncto Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang
    Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tugas akhir ini menganalisis terhadap
    perbuatan advokat Lucas yang melarikan kliennya, Eddy Sindoro, keluar negeri
    agar terhindar dari pemeriksaan KPK kepadanya mengenai kasus suap yang
    dijalaninya. Berhubungan dengan hal itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk
    mengetahui apakah perbuatan dari advokat Lucas tersebut dapat dikatakan
    sebagai perbuatan tindak pidana perintangan proses hukum dan untuk
    mengetahui apakah KPK mempunyai kewenangan dalam melakukan
    penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap advokat Lucas dalam kasus
    Eddy Sindoro.
    Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah yuridis
    normatif, yaitu penelitian hukum yang mendasarkan kajiannya pada peraturan
    perundang-undangan yang ada. Terdapat pemeriksaan dokumen yang berupa
    peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbuatan yang dilakukan
    oleh advokat Lucas, dan selanjutnya dianalisis dengan fakta-fakta yang terdapat
    dalam persidangan, dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang
    berkenaan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan
    penulis ialah studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.
    Berdasarkan hasil penelitian dikatahui, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh
    advokat Lucas melarikan kliennya keluar negeri agar terhindar dari pemeriksaan
    yang dilakukan oleh KPK telah patut dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana
    perintangan proses hukum. Karena berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh
    advokat Lucas telah memenuhi baik unsur-unsur tindak pidana maupun unsur-
    unsur pasal yang mengatur mengenai perintangan proses hukum. Selain itu, KPK
    memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
    terhadap advokat Lucas dalam kasus Eddy Sindoro. Karena kasus yang dirintangi
    oleh advokat Lucas ialah salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi, dan
    perbuatan perintangan proses hukum juga diatur didalam Undang-Undang No. 20
    tahun 2001 juncto Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
    Tindak Pidana Korupsi, yang mana KPK memilki kewenangan untuk melakukan
    penyeldikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi