• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA TERHADAP KONSUMEN ATAS GAGALNYA TOP UP (PENGISIAN ULANG) SALDO OVO MELALUI MESIN ATM DIKAITKAN DENGAN PERATURAN ANK INDONESIA NOMOR 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONS

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  175/2019	175/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	175/2019
  Penerbit	Fakultah Hukum Universitas Padjadjaran : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	175/2019
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA TERHADAP KONSUMEN ATAS GAGALNYA TOP UP (PENGISIAN ULANG) SALDO OVO MELALUI MESIN ATM DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN ABSTRAK Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang telah dicanangkan oleh Bank Indonesia sejak beberapa tahun belakangan ini telah membawa Indonesia menuju era masyarakat tanpa uang atau Cashless Society. Kemunculan e-money di tengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai, terutama untuk pembayaran-pembayaran yang bersifat mikro dan ritel. Berbagai kemudahan serta keragaman layanan sistem pembayaran yang dibarengi dengan peningkatan transaksi dalam jasa sistem pembayaran tersebut tentunya membawa konsekuensi tidak saja bagi konsumen namun juga bagi penyelenggara maupun otoritas di bidang sistem pembayaran. Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran merupakan bentuk upaya untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam menggunakan jasa sistem pembayaran non-tunai. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Metode pendekatan yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum. Hasil penelitian memaparkan mengenai analisa terhadap akibat hukum atas gagalnya proses isi ulang saldo OVO sebagai bentuk kesalahan dari pihak penyelenggara yaitu dapat dikenakannya sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 PBI Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran serta bentuk pertanggungjawaban penyelenggara terhadap konsumen terkait kerugian yang dialami oleh konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PBI No. 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.