• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

NALISIS YURIDIS TERHADAP KREDITOR YANG MENOLAK UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN ATAS PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DIHOMOLOGASI DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) OLEH DEBITOR

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  232/2019	232/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	232/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Perjanjian Perdamaian, PKPU, Perdamaian dalam PKPU
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP KREDITOR YANG MENOLAK UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN ATAS PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DIHOMOLOGASI DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) OLEH DEBITOR Junita Citra Dewi 110110140290 ABSTRAK Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa utang piutang. PKPU bertujuan menjaga keberlangsungan usaha sehingga jangan sampai seorang debitor karena keadaan sesuatu dinyatakan pailit, sedangkan bila debitor diberi waktu dapat melunasi utang dan melanjutkan usahanya. PKPU pada dasarnya merupakan penawaran rencana perdamaian oleh Debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya. Namun pada pelaksanaannya perjanjian perdamaian ini bukannya menjadi jalan keluar bagi masalah pelunasan utang debitor tetapi malah menimbulkan masalah lain, karena berdasarkan Pasal 286 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai kekuatan mengikat perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi bagi kreditor yang menolak untuk menyetujui perdamaian dan bagaimana akibat hukum dari penolakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menitikberatkan pada data sekunder dengan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peristiwa mengenai kreditor yang menolak melaksanakan putusan perjanjian perdamaian, ditinjau dari teori hukum dan peraturan yang berlaku. Analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Dalam penelitian ini diperoleh hasil, yang pertama pelaksanaan perdamaian dalam PKPU berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang isinya membebankan prestasi kepada kreditor yang menolak perdamaian seharusnya tidak memiliki kekuatan mengikat bagi kreditor yang menolak perdamaian tersebut, namun pada pelaksanaannya terdapat kesulitan dalam menjalankan norma tersebut, yang kedua adalah akibat hukum dari penolakan perdamaian oleh kreditor adalah kreditor yang menolak harus mau menerima kompensasi guna melepaskan jaminan piutang debitor.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.