• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Pembatalan Penetapan Pemenang E-Lelang Katalog Pengadaan Materiil Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Korlantas Polri T.A. 2015 Oleh Pokja Katalog Berkaitan Dengan Keabsahan Kontrak Katalog

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  233/2019	233/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	233/2019
  Penerbit	Fakultah Hukum Universitas Padjadjaran : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• PEMBATALAN PENETAPAN PEMENANG E-LELANG KATALOG PENGADAAN MATERIIL TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB) KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KORLANTAS POLRI) TAHUN ANGGARAN 2015 OLEH KELOMPOK KERJA E-KATALOG KELOMPOK XXII, PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEPOLISIAN, PERTANIAN (POKJA KATALOG) BERKAITAN DENGAN KEABSAHAN KONTRAK KATALOG Fiqih Aprillia 110110140296 ABSTRAK Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya, melakukan bermacam- macam perbuatan untuk menyelenggarakan kepentingan umum, salah satunya e-lelang katalog pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Keabsahan kontrak katalog kemudian menjadi krusial dalam terlaksananya pengadaan barang/jasa, tetapi perlu diperhatikan pula aspek hukum publik yang meliputinya. Pada praktiknya, ditemukan proyek pengadaan yang dalam pelaksanaan kontraknya terhenti karena putusan Mahkamah Agung Nomor 585K/TUN/2015 membatalkan penetapan pemenang lelang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keabsahan kontrak katalog setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung tersebut serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban bagi penyedia barang/jasa yang dirugikan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan sumber-sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek dan obyek penelitian saat ini berdasarkan fakta sebagaimana adanya. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, yaitu melalui bahan hukum primer, sekunder, dan studi lapangan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak katalog nomor 263 tahun 2015 menjadi tidak sah berlaku meskipun dari sisi keperdataan tidak dinyatakan demikian, dikarenakan hubungan hukum perdata dan hukum administrasi Negara menegaskan bahwa hukum perdata berlaku secara umum, sepanjang hukum publik tidak menentukan lain. Mengenai bentuk pertanggungjawaban bagi penyedia barang/jasa yang dirugikan, pertanggungjawaban hukum tidak tepat dibebankan kepada pejabat pengadaan di LKPP karena segala tindakannya selama proses e-lelang telah sesuai dengan Perpres 54/2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya dan tindakan yang secara perdata memenuhi wanprestasi terjadi karena melaksanakan putusan pengadilan

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.