• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Tindakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Ratna Sarumpaet Dalam Hal Dugaan Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dihubungkan Dengan Hukum Positif

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  240/2019	240/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	240/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum Univeristas Padjadjaran : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Berita Bohong, Upaya Hukum, Acara Pidana
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH RATNA SARUMPAET DALAM HAL DUGAAN PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF ABSTRAK MEGA PAUNDRIA NAGARI 110110140308 Latar Belakang Penelitian ini adalah adanya dugaan penyebaran berita bohong (hoax) yang mana perkara atas nama Ratna Sarumpaet tersebut telah diputus Pengadilan Negeri Jakarta selatan sebagaimana putusan nomer: 203/pid.sus/2019/PN.JKT.SEL. Ratna Sarumpaet terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan Legal Memorandum kepada Ratna Sarumpaet selaku terdakwa terkait terkait kasus penyebaran berita bohong (hoax) berdasarkan putusan nomer: 203/Pid.sus/ 2019/PN.JKT.SEL Penelitian Hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan penelitian terhadap data kepustakaan, sedangkan penelitiannya bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran data selengkap dan secermat mungkin mengenai objek permasalahan sebagai hasil studi kepustakaan berbagai literatur, perundang-undangan, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembahasan didalam penulisan memorandum hukum ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Tindakan hukum yang dapat dilakukan Ratna Sarumpaet berdasarkan Putusan Nomor: 203 /Pid.sus / 2019/PN.JKT.SEL adalah melakukan upaya hukum karena tidak menerima putusan pengadilan, yaitu upaya hukum banding dan kasasi, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, Ratna Sarumpaet dapat mengajukan Peninjauan Kembali. Pertanggungjawaban pidana dalam perbuatan penyebaran berita penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet yang diduga merupakan informasi yang tidak benar melalui media sosial dapat dimintakan karena telah melanggar aturan-aturan hukum pidana sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 28 ayat (1) UU ITE, maupun telah dapat dikaitkan dengan Pasal 55 dan 56 KUHP. Namun dalam kasus yang diangkat peneliti, orang-orang yang menerima foto wajah Ratna Sarumpaet yang bengkak dan lebam berikut cerita penganiayaan yang dialaminya, yaitu: Rocky Gerung, Deden Syarifuddin, Said Iqbal, Basariaja, Simon Aloysius Mantiri, Dan Fadlizon serta orang-orang yang bertemu langsung dan mendengar cerita dari Ratna Saumpaet, yaitu: Said Iqbal, Joko Santoso, Deden Dan Ruben, Nanik Sudaryati, Prabowo Subianto, Dan Amin Rais, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena Pasal-Pasal di atas tidak dapat dibuktikan, terutama dalam keonaran yang terjadi di kalangan masyarakat

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.