• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Asing Dengan Warga Negara Indonesia Berkaitan Dengan Jual Beli Tanah Di Lombok Di Tinjau Dari Hukum Perdata Internasional Indonesia.

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  256/2019	256/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	256/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum Univeristas Padjadjaran : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• ABSTRAKPerjanjian nomineeyang dikenal juga dengan istilah perjanjian pinjam nama merupakan salah satu jenis perjanjian innominaat atau perjanjian tidak bernama yang tidak dikenal dalam KUH Perdata namun muncul dan berkembang di masyarakat. Perjanjian nomineekerap kali digunakan dalam hal penguasaan tanah di Indonesia oleh WNA.Dalam kasus dimana Juha seorang WNA membuat perjanjian nomineedengan Mukhsin seorang WNI untuk membeli sebidang tanah di wilayah Indonesia. Namun, perjanjian nomineetersebut merupakan bentuk dari penyelundupan hukum karena bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) UUPA. Tujuan penelitian ini dibuat untuk menganalisis pengadilan negara mana yang berwenang untuk mengadili kasus ini serta hukum yang nantinya diberlakukan sebagai pedoman hakim di pengadilan. Kemudian, penelitian ini juga dibuat untuk mengetahuikeabsahan dari perjanjian nomineedan akibat apa yang akan timbul jika melakukan perjanjian nominee tersebut.Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah yuridis normatif. Bertitik tumpu pada norma hukum peraturan perundang-undangan terkait hukum perdata internasional, hukum perdata, dan hukum agraria, serta teori-teori hukum relevan dari literatur maupun jurnal hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalahdeskriptif analitis dengan data yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil: Pertama, dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang dilakukan analisis berdasarkan Pasal 142 ayat (5)RBG yaitu mengenaibarang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut. dan diperkuat dengan adanya prinsip dari HPI yaitu basis of presenceyaitu prinsip forum rei sitaeyang berkaitan dengan forum pengadilan dimana benda tidak bergerak (benda tetap) terletak. Kedua,karena dalam perjanjian nominee yang dibuat para pihak tidak mencantumkan pilihan hukum, maka hakim menganalisis hukum yang berlaku dengan teori lex situs. Berdasarkan teori tersebut hukum yang berlaku adalahhukum dimana benda tetap tersebut terletak,sehingga hukum Indonesia lah yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan.Ketiga, Perjanjian nomineemerupakan perjanjian yang tidak sah dilakukan di wilayah Indonesia, karena bertentangandengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdatajo Pasal 21 ayat (1) UUPA, dan perjanjian nominee tersebut dianggap batal demi hukumsesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.