Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pemberian Restitusi Melalui Putusan Hakim Menurut Hukum Pidana Positif Indonesia Dihubungkan Dengan UU No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban


TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PERMBERIAN RESTITUSI MELALUI PUTUSAN HAKIM MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    260/2019260/2019Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH UnpadTersedia
  • Perpustakaan
    Fakultas Hukum
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    260/2019
    Penerbit Fakultas Hukum Univeristas Padjadjaran : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    -
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    NONE
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    -
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PERMBERIAN RESTITUSI MELALUI PUTUSAN HAKIM MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBANAbstrakMuhammad Faruq Akbar110110150169Meningkatnya kesadaran atas HAM mengakibatkan pergeseran dalam penegakan hukum pidana di Indonesia yang ditandai dengan diakomodasinya upaya perlindungan dan pemulihan atas hak-hak korban tindak pidana melalui mekanisme restitusi yang diatur di dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 jo PP Nomor 7 Tahun 2018. Namun, pada pengimplementasiannya, meski negara telah mengakui mekanisme restitusi dan membentuk LPSK sebagai lembaga yang khusus menangani permasalahan restitusi, pemberian restitusi masih belum efektifyang terlihat dari perbedaan jumlah restitusi yang dimohonkan oleh LPSK dengan besaran yang ditetapkan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh sub sistem SPP untuk meningkatkan efektivitaspemberian restitusi, serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus besaran restitusi yang layak diberikan bagi korban tindak pidana.Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis yakni dengan menggambarkan fakta-fakta dari data yang diperoleh untuk kemudian dianalisisdengan metode yuridis kualitatif untuk mendapatkan suatu pembahasan yang objektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya peningkatan efektivitaspemberian restitusi oleh sub sistem dalam SPP dapat dilakukan dengan mengakomodasi upaya-upaya terkait permohonan dan pemberian restitusi dalam fungsi dan kewenangan masing-masing sub sistem dan untuk mempermudah sub sistem SPP dalam mengakomodasi hal tersebut perlu dibentuk suatu pedoman baku mengenai penghitungan kerugian korban tindak pidana, selain itu, pemberian restitusi dapat lebih diefektifkan dengan meningkatkan efektivitasmekanisme permohonan restitusi setelah adanya suatu putusan guna memberikan hakim waktu yang lebih banyak dalam memeriksa rasionalisasi dan argumentasi permohonan restitusi. Dalam mengabulkan restitusi, hakim mendasarkan putusannya pada proses pembuktian serta proporsionalitas hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi