• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK RUMAH YANG AKSES JALANNYA TERHALANG OLEH TANAH DAN RUMAH MILIK ORANG LAIN DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK- POKOK AGRARIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  006/2020	006/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	006/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Asas Fungsi Sosial, Rumah, Tanah.
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pemanfaatan dan penguasaan tanah di Indonesia yang melampaui batas merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Dalam hal pemanfaatan tanah yang melanggar Pasal 6 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, mengakibatkan tanah dan rumah milik orang lain tidak memiliki akses jalan untuk beraktivitas. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kedudukan rumah dan tanah yang melanggar asas fungsi sosial serta memahami dan menemukan upaya dan perlindungan hukum yang dapat diberikan dalam menyelesaikan permasalahan tanah mengenai sebidang tanah dan rumah yang terhalang dengan tanah dan bangunan milik orang lain Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini memiliki sifat deskriptif analisis yaitu menganalisa dengan memaparkan situasi dan keadaan berdasarkan fakta- fakta yang berhubungan dengan pelaksanaan asas fungsi sosial dan kaidah hukum terkait dengan pemanfaatan tanah untuk rumah serta penggunaan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode yang menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan atau disebut dengan data sekunder, yaitu berupa asas hukum dan norma- norma hukum yang berlaku Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah seharusnya terikat pada asas fungsi sosial dalam Pasal 6 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria. Untuk itu terhadap pihak yang akses jalannya terhalang oleh rumah dan tanah milik orang lain dapat mengajukan upaya dan perlindungan hukum sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 227 PK/Pdt/2004. Selain itu diperlukan pula penerapan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam kepemilikan rumah dan tanah.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.