• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PELAPORAN BALIK YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA KEPADA KONSUMEN ATAS DASAR PENCEMARAN NAMA BAIK DUNIA MAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANGUNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  018/2020	018/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	018/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Perlindungan Konsumen, Hak Konsumen, Viktimologi
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Konsumen dalam melakukan hubungan hukum dengan pelaku usaha secara konstitusional telah diberikan hak untuk di dengar pendapat serta keluhannya terkait barang dan/atau jasa yang di konsumsi dan digunakan oleh UUPK, namun dalam praktenya pengimpelmentasian hak tersebut ternyata bertentangan dengan ketentuan pencemaran nama baik di dunia yang diatur secara jelas oleh UU ITE, pertentangan tersebut akhirnya melahirkan ketidakpastian hukum di masyarakat dan cukup banyak konsumen yang dilaporkan balik oleh pelaku usaha karena mengkritik dan memberikan pendapat perihal jasa dan barang yang konsumen gunakan, seperti kasus Prita, kasus Acho, kasus Rius, dan kasus Lucia. Penulis untuk membahas permasalahan yang terkandung dalam skripsi ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturanperaturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitis, yang menghubungkan objek penelitian yaitu perlindungan konsumen dalam menyampaikan pendapat dan keluhan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UUPK dan UU ITE. Penulis memperoleh hasil dari penelitian tersebut yang menunjukan bahwa : pertama, perlindungan konsumen dalam praktenya masih sangat kurang, hal ini diakibatkan karena, 3 (tiga) faktor, yaitu ketentuan UUPK yang sudah tidak sesuai lagi dengan perlindungan konsumen sekarang, kurangnya peran BPKN dan LPKSM dalam perlindungan konsumen di lapangan, dan adanya pertentangan antara UUPK dan UU ITE yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Kedua, menurut perspektif viktimologi pelaporan balik yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen dapat dipandang menggunakan dua perspektif hukum, sesuai menggunakan perspektif UU ITE dan tidak sesuai jika menggunakan perspektif UU ITE.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.