• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN ONLINE RETAIL MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  019/2020	019/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	019/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dahulu Instagram digunakan untuk berbagi foto dan video guna berhubungan dengan sesama pengguna, kini Instagram banyak digunakan sebagai platform bisnis. Sampai saat ini DJP baru bisa mengidentifikasi empat model transaksi e-commerce yaitu online marketplace, classified ads, daily deals, serta online retail pada situs penyelenggara. Belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang transaksi e-commerce di media sosial, menyebabkan banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai mana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi agar DJP dapat memaksimalkan upaya pengawasan serta penerimaan negara atas transaksi online retail melalui platform media sosial Instagram. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang lebih mengutamakan penelitian kepustakaan serta bagaimana implementasinya dalam praktek. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan penelitian lapangan. Pengenaan pajak penghasilan bagi pengusaha online retail pada media sosial Instagram melaksanakan ketentuan dalam peraturan yang telah ada saat ini yaitu UU KUP, UU PPh dan PP No. 23 Tahun 2018. Kurangnya pemahaman pengusaha online retail selaku wajib pajak serta kesulitan DJP dalam melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, menjadikan tidak optimalnya pajak penghasilan yang diterima negara. DJP dalam upaya melakukan pengawasan terhadap pengusaha online retail pada media sosial Instagram saat ini menggunakan metode web scraping selain itu dilakukan manual juga oleh account representative. Belum ada basis data yang akurat serta terbatasnya akses DJP atas informasi arus transaksi keuangan menjadikan pengawasan belum optimal

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.