• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

IMPLEMENTASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPANJANGAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA HOTEL DALAM KEGIATAN USAHA HOTEL DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  026/2020	026/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	026/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Kegiatan penanaman modal dalam sektor usaha pariwisata berpotensi tinggi sebagai penyumbang pendapatan negara maupun pendapatan daerah, serta diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong adanya upaya dari pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan tercapainya tujuan secara konsisten. Pada implementasinya, permasalahan terjadi pada pelaku usaha hotel sebagai penanam modal yang melakukan kegiatan operasional usahanya, namun tidak memenuhi kewajiban terhadap perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel. Hal ini menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi dan tindakan hukum yang dapat mengefektifkan pemenuhan kewajiban perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel dalam kegiatan usaha hotel di Kota Bandung ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang terkait. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk membahas permasalahan, yaitu menganalisis secara mendalam tentang peraturan-peraturan hukum positif yang bersangkutan dan juga penelitian lapangan terkait penerapan perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel dalam penanaman modal. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, lemahnya pengawasan oleh pemerintah daerah dan dinas terkait menyebabkan terjadinya pelanggaran atas kewajiban perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel. Kedua, pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik oleh pemerintah pusat yang belum selaras dengan peraturan di daerah, menyebabkan ketidakpastian hukum. Ketiga, pengaturan baru menambah biaya perizinan yang harus dikeluarkan belum disesuaikan dengan kemampuan pengusaha di daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan tindakan preventif dengan membentuk suatu dengar pendapat yang sistematis dan efektif serta menetapkan tindakan represif dalam bentuk uang jaminan (dwangsom) setelah pelaksanaan tindakan paksaan pemerintah sebelumnya sulit dilakukan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.