• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

PENERAPAN KEBIJAKAN WAJIB FULL STACK DALAM JASA BONGKAR MUAT PETI KEMAS DI PELABUHAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  031/2020	031/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	031/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Posisi dominan tidak dilarang keberadaannya, menjadi dilarang ketika disalahgunakan dengan cara melanggar hukum khususnya dalam prinsip-prinsip persaingan usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pelaku usaha dengan posisi dominan memiliki kemiripan dengan kekuatan monopoli, sehingga dapat menimbulkan potensi terjadinya praktek monopoli. Kebijakan wajib full stack ditetapkan oleh PT Pelindo III sebagai satu-satunya BUP yang mengelola kegiatan usaha di Pelabuhan Laurentius Say Maumere yang mengakibatkan kerugian berbagai pihak. Tujuan penelitian ini dibuat untuk mengetahui penerapan wajib full stack oleh PT Pelindo III dalam jasa bongkar muat di pelabuhan dapat mengakibatkan penyalahgunaan posisi dominan ditinjau dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, untuk mengetahui wajib full stack oleh PT Pelindo III dalam jasa bongkar muat di pelabuhan dihubungkan dengan perbuatan yang dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, merupakan metode penelitian hukum dengan menelaah undangundang dan regulasi yang bersangkutan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan tujuan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan berkaitan dengan penyalahgunaan posisi dominan. Berdasarkan penelitian diperoleh: Pertama, Posisi dominan yang dimiliki PT Pelindo III dalam menetapkan kebijakan wajib full stack dapat berakibat pada terjadinya praktik monopoli. Penerapan wajib full stack telah terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana terdapat dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2018. Kedua, wajib full stack tidak termasuk sebagai perbuatan yang dikecualikan dalam Pasal 50 huruf a jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena bukan berasal dari undang-undang dan bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.