• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA OLEH GUBERNUR DKI JAKARTA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  044/2020	044/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	044/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pemerintah sebagai perangkat negara memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan fungsinya. Kewenangan ini dibatasi oleh hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Pemerintah memiliki dinamika didalam urusan internalnya, yaitu dalam hal kepegawaian. Kepegawaian identik dengan bagaimana dinamika struktur jabatan didalamnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki bentuk pemerintahan berdasarkan otonomi khusus, sehingga terdapat perbedaan dengan daerah lainnya di Indonesia. Skripsi ini akan membahas tentang bagaimana keabsahan tindakan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang memberhentikan pejabat pimpinan tinggi pratama dengan menggunakan media elektronis berupa whatsapp dan telefon serta membahas pula bagaimana keterlibatan Komisi Aparatur Sipil Negara, selaku pengawas pelaksanaan sistem merit dalam kepegawaian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan penelitian yang utama. Data yang digunakan berupa data sekunder dengan mengkaji literatur serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindakan pemberhentian dari jabatan oleh pejabat yang bersangkutan. Analisis data yang digunakan bersifat yuridis kualitatif. Berdasakan hasil penelitian, tindakan pemberhentian melalui whatsapp dapat dibenarkan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut UndangUndang. Adapun KASN dalam hal ini merupakan komisi yang bertugas untuk melakukan pengawasan yang salah satu alat pelaksanaannya adalah pemberian rekomendasi. Rekomendasi ini secara teoritis tidak dapat dipaksakan penerapannya karena membutuhkan iktikad baik dari pejabat untuk dapat menjalankan rekomendasinya, karena sifat dari rekomendasi sendiri yang bukan merupakan putusan pengadilan. Namun, tidak dijalankannya rekomendasi ini dapat menimbulkan akibat dimana kasus terkait dapat diteruskan prosesnya kepada Presiden

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.