• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

DILUSI SAHAM AKIBAT PUTUSAN RUPS YANG TIDAK SAH DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  045/2020	045/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	045/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Penambahan modal merupakan salah satu cara yang umum dilakukan Perseroan ketika ingin melakukan pengembangan usaha. Merujuk pada Pasal 41 sampai 43 UUPT, dijelaskan bahwa penambahan modal harus dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS dan wajib memberikan pre-emptive right kepada pemegang saham. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kasus penambahan modal yang tidak memberikan pre-emptive right kepada pemegang saham lama dan mengakibatkan saham mereka terdilusi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akibat hukum dari dilusi saham yang disebabkan oleh putusan RUPS yang tidak sah ditinjau berdasarkan UUPT, serta untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat ditempuh pemegang saham bilamana sahamnya terdilusi akibat putusan RUPS yang tidak sah berdasarkan UUPT. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, yaitu fokus dalam meneliti dan mengkaji penerapan kaidah-kaidah dan asas-asas dalam hukum positif. Penulisan penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu menghubungkan peraturan perundang-undangan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut objek penelitian. Tahap penulisan dilakukan dengan cara penulisan kepustakaan yang dilakukan dengan mencari data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penulisan menunjukkan bahwa akibat hukum dari dilusi saham yang diakibatkan putusan RUPS terkait penambahan modal yang tidak sah dihubungkan dengan UUPT adalah dilusi saham tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan persentase kepemilikan saham para pemegang saham yang terdilusi dikembalikan ke keadaan seperti semula, yakni seperti sebelum dilakukannya penambahan modal. Selain itu, para pemegang saham yang dirugikan karena sahamnya terdilusi akibat putusan RUPS terkait penambahan modal yang tidak sah tersebut dapat menuntut ganti kerugian dengan cara mengajukan gugatan terhadap Perseroan yang bersangkutan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan tersebut.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.