• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

LEGALITAS PENANGKAPAN KAPAL ANGKATAN LAUT UKRAINA OLEH RUSIA DI LAUT AZOV BERDASARKAN PERJANJIAN BILATERAL 2003 DAN HUKUM LAUT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  049/2020	049/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	049/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Konflik yang berkepanjangan antara masyarakat dan Pemerintah Ukraina menghasilkan pelaksanaan referendum pada bulan Maret 2014 di Crimea. Namun, sejak Crimea bergabung dengan Rusia konflik hanya berpindah tempat dari Ukraina-Crimea menjadi antara Ukraina dan Rusia terutama mengenai pengelolaan dan pengamanan wilayah Laut Azov. Puncaknya, pada November 2018 saat kapal Angkatan laut Ukraina ditangkap oleh Rusia di Laut Azov yang tidak hanya mempertanyakan konsep hukum laut namun juga eksistensi status hukum perjanjian bilateral 2003 mengenai Kerjasama Penggunaan Laut Azov dan Selat Kerch setelah terjadinya suksesi Negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penulis melakukan penelitian melalui dua tahap, yaitu penelitian kepustakaan dengan menelaah peraturan, buku, jurnal, dan literatur hukum yang berkaitan dengan VCST 1978, VCLT 1969, dan UNCLOS 1982 dan studi lapangan dengan metode wawancara terhadap salah satu diplomat di Kementerian Luar Negeri Repubik Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, penangkapan kapal Angkatan Laut Ukraina oleh Rusia di Laut Azov temasuk illegal dari sudut pandang perjanjian bilateral 2003 dan hukum laut internasional. Pemikiran tersebut didasari perjanjian bilateral 2003 masih mengikat kedua belah pihak dan perjanjian batas wilayah termasuk perjanjian kaku yang tidak akan berhenti walaupun terjadi suksesi Negara. Selain itu, Selat Kerch merupakan selat yang dikualifikasikan sebagai selat yang digunakan untuk navigasi internasional sehingga diberlakukan hak lintas damai dan Kapal Angkatan Laut memiliki imunitas kedaulatan yang tidak bisa diganggu gugat. Maka dari itu, saran penulis adalah Rusia harus membebaskan kapal Angkatan Laut Ukraina sebelum mendapatkan hukuman dari ITLOS

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.