• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

PELINDUNGAN HUKUM BAGI MUSISI AKIBAT PENYALAHGUNAAN LAGU YANG DIUBAH TANPA IZIN SEBAGAI ALAT UNTUK KAMPANYE POLITIK DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  054/2020	054/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	054/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Lagu merupakan salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Hal tersebut termaktub dalam pasal 40 ayat (1) huruf d undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Musisi yang mana merupakan seorang seniman, menghabiskan waktu, tenaga, pikiran dan materi untuk membuat sebuah lagu menjadi sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang banyak. Maka dari itu pelindungan terhadap hak-hak ekslusif yang dimiliki oleh musisi sangat diperlukan demi meningkatkan kesejahteraan dari pencipta itu sendiri. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah memberikan pelindungan kepada musisi, yaitu pelindungan secara preventif dan pelindungan secara represif. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Bawaslu No. 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu no. 7 tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Penelitian ini berusaha mencoba untuk menguraikan dan memaparkan sekaligus menganalisis permasalahan mengenai penggunaan lagu yang diubah tanpa izin sebagai alat untuk kampanye politik. Tahapan penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk mencari bahan hukum primer, sekunder, tersier lalu kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang hak cipta belum optimal. Hal tersebut juga berkaitan dengan delik aduan yang dianut oleh undang-undang hak cipta, tidak dioptimalkan oleh pencipta untuk mengambil langkah hukum akibat adanya pelanggaran terhadap hak cipta.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.