• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

PERAN KEJAKSAAN DALAM PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  055/2020	055/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	055/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya berkaitan dengan pembuktian terjadinya kerugian keuangan negara memerlukan adanya suatu lembaga / badan auditor yang berwenang untuk memeriksa kerugian keuangan Negara. Oleh karena itu, Kejaksaan sebagai instansi/aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dapat berkordinasi dan berkerjasama dengan BPK dan BPKP serta lembaga auditor lain yang memiliki kompetensi di bidang penghitungan kerugian keuangan negara. Kendala yang dihadapi diantaranya tidak adanya pengaturan mengenai kewenangan jaksa melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, tidak adanya auditor di kejaksaan dan tidak memenuhi prosedur standar audit investigatif. Dalam praktik penegakan hukum tidak adanya keseragaman pemahaman oleh hakim dalam menanggapi hasil kerugian keuangan negara yang dihitung oleh Jaksa. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yang digunakan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian ini adalah Kejaksaan hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004, apabila ditemukan/patut diduga terdapat kerugian keuangan negara dalam proses penyidikannya, maka Kejaksaan dapat bekerjasama dan dapat berkordinasi dengan BPK dan BPKP yang memiliki kewenangan audit investigatif dalam perhitungan kerugian keuangan negara. Dalam hal ini, untuk menentukan kerugian negara, maka Kejaksaan mendasarkannya pada bukti-bukti dari Laporan Hasil Pemeriksaan Audit BPK/BPKP. Hasil audit Jaksa tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, karena lembaga yang berwenang melakukan audit kerugian keuangan negara adalah BPK dan BPKP. Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi hanya diberikan kewenangan penyidikan, sedangkan audit investigatif yang dilakukan Kejaksaan dapat digolongkan kepada penyalahgunaan kewenangan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.