• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

TINJAUAN HUKUM KEGAGALAN BANGUNAN UNDERPASS DI BANDARA SOEKARNO HATTA DITINJAU DARI HUKUM KONSTRUKS

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  056/2020	056/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	056/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kegagalan Bangunan, Bandar Udara Soekarno-Hatta
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Produk hukum mengenai pengelolaan dan perlindungan terkait jasa konstruksi idealnya bersifat preventif untuk mencegah terjadinya kegagalan bangunan atau setidaknya mampu meminimalkan dampak negatif dari kegiatan jasa konstruksi. Permasalah yang terjadi dalam dunia konstruksi adalah sukarnya terjadi kesinambungan antara biaya, mutu, dan waktu. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami proses pembangunan prasarana dan sarana kereta api Bandar Udara Soekarno Hatta ditinjau dari peraturan presiden nomor 83 Tahun 2011 dan mengetahui pihak yang dapat bertanggung jawab dan bentuk tanggung jawab atas ambruknya bangunan underpass Bandara Soekarno Hatta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan mengedepankan pendekatan terhadap inventarisasi hukum positif terkait Jasa Konstruksi serta melakukan analisis masalah secara yuridis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kegalalan bangunan disebabkan oleh faktor teknis dan non teknis, tetapi bila dilihat dari segi tanggung jawab, kegagalan bangunan disebabkan oleh kegagalan perencana, pengawas dan pelaksana. Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 tahun sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Tanggung jawab yang dikenakan kepada pihak yang ditunjuk bersalah dapat berupa tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana maupun tanggung jawab adiministratif. Dalam kasus ini Penyedia Jasa diminta untuk melaksanakan ganti rugi dalam bentuk membangun kembali bangunan underpass.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.