• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN CONJUGAL ROOM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  270/2019	270/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	270/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum Univeristas Padjadjaran : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN CONJUGAL ROOMDALAM UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATANABSTRAKBella Az Zachra110110140013Conjugal RoomdiNegara Indonesia sampai saat ini belum ada regulasi yang mengaturnya. Namun, dalam praktiknya, di Indonesia terdapat fasilitas Conjugal Room, baik secara resmi dan juga tidak resmi. Terdapat dampak buruk apabila tidak mempunyai fasilitas Conjugal Roomdi Lembaga PemasyarakatanIndonesia, beberapa contohnya ialah pemenuhan hasrat seksual warga binaan dilampiaskan dengan cara berhubunganseksualdengan sesama jenis, danfaktor lainnya ialah terdapat pungutan liar yang dikumpulkan oleh oknum sipir Lembaga Pemasyarakatan apabila ingin mendapatkan fasilitas Conjugal Room. Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan mengenai upaya pembentukanfasilitas Conjugal RoomdiLembaga PemasyarakatanIndonesia yang dikaitkan dengan hak-hak warga binaan.Metode penelitian hukum yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif, penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah ataunorma-norma dalam hukum positif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta studi lapangan melalui wawancara. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif kualitafif.Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan pemenuhan kebutuhan biologis warga binaan untuk saat ini hanya dapat memanfaatkan hak cuti mengunjungi keluarga saja, dikarenakan Pemerintah masih mengutamakan permasalahan overcapacityyang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Dampak dari tidak adanya Conjugal Room ialah terjadinya penyimpangan seksual warga binaan, hal tersebut menjadi salah satu faktor urgensi agar Pemerintah dapat segera membuat regulasi mengenai Conjugal Room, dengan mecontoh keberhasilan dibeberapa Negara yang sudah menerapkan Conjugal Visityaitu di Negara Malasysia, Thailand, dan Brazil,dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang berlaku di Indonesia

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.