• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Tinjauan Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Terindikasi Terlantar Atas Nama PT. Surya Nusa Nadicipta Oleh Masyarakat Di Kabupaten Sukabumi Ditinjau Dari UUPA dan PP Nomor 11 Tahun 2010

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  279/2019	279/2019	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	279/2019
  Penerbit	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Tanah Terindikasi Terlantar
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• ivABSTRAKTINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH TERINDIKASI TERLANTAR ATAS NAMA PT. SURYA NUSA NADICIPTA OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKABUMI DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTARAldi Novianda110110120004Tanah terindikasi terlantar adalah tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunanakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemeberian hak atau dasarpenguasaannya. Dalam penelitian ini penulis menemukan sengketa terkait tanah terindikasi terlantar di wilayah Kabupaten Sukabumi dimana PT. Surya Nusa Nadicipta selaku pemilik tanah diduga menelantarkan lahannya dan masyarakat sekitar menguasai tanah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penetapan tanah terindikasi terlantar dan kedudukan pihak lainyang menguasai tanah terindikasi terlantar berdasarkan perundang undangan.Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder, berupa bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan.Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindakan Perusahaan menelantarkan lahannya tidak dapat dibenarkan karena tidak menjalankan tujuan dari pemberian hak atas suatu tanah sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan akan tetapi perbuatan masyarakat yang menguasai tanah tanpa izin pemegang hak juga tidak dapat dibenarkan namun jika melihat dari asas fungsi sosial seperti yang tercantum dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria perbuatan masyarakat juga dapat dipersalahkan seutuhnya.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.