Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS PENGAKHIRAN KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI OLEH PEMERINTAH TERHADAP KONTRAKTOR YANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI


ABSTRAKTINJAUAN YURIDIS PENGAKHIRAN KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI OLEH PEMERINTAH TERHADAP KONTRAKTOR YANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    290/2019290/2019Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH UnpadTersedia
  • Perpustakaan
    Fakultas Hukum
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    290/2019
    Penerbit Fakultas Hukum Univeristas Padjadjaran : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    -
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    NONE
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • ABSTRAKTINJAUAN YURIDIS PENGAKHIRAN KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI OLEH PEMERINTAH TERHADAP KONTRAKTOR YANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG TERKAITMuhammad Nazlan Alfiansyah110110150221Dalam kontrak kerja sama tidak ditemukan ketentuan mengenai pengakhiran kontrak yang dapat dilakukan karena kontraktor dinyatakan pailit, sehingga pengakhiran kontrak tersebut dapat mengancam keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu migas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tindakan pengakhiran kontrak kerja sama yang dilakukan pemerintah terhadap kontraktor pailit, serta bagaimana perlindungan hukum untuk pemenuhan hak-hak para pihak KKS yang kontraknya telah berakhir.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan cara mengkaji dan menganalisis objek penelitian melalui kaidah dalam hukum positif. Teknik pengumpulan data dalam objek penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan, yang kemudian dilakukan analisis dengan metode analisis kualitatif.Tindakan pengakhiran kontrak kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kontraktor yang dinyatakan pailit dapat dibenarkan. Hal tersebut dilandasi oleh kewenangan pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara kegiatan usaha migas dengan melakukan tindakan penyelamatan atas wilayah kerja migas yang sudah berproduksi. Perlindungan hukum untuk memenuhi hak pemerintah adalah dengan dimasukannya ketentuan mengenai pengakhiran KKS dalam kontrak untuk diterapkan terhadap kontraktor pailit, dan perlindungan untuk hak kontraktoradalah dengan diterapkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi