Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN PERATURAN MENTERI DA


ivABSTRAKANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    295/2019295/2019Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH UnpadTersedia
  • Perpustakaan
    Fakultas Hukum
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    295/2019
    Penerbit Fakultas Hukum Univeristas Padjadjaran : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    -
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    NONE
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    -
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • ivABSTRAKANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAKAaliyah Febriana110110150139Perlindungan terhadap hak-hak anak telah menjadi perhatian seluruh dunia termasuk Indonesia. Salah satu poin utama dalam perlindungan anak di Indonesia adalah upaya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak atas identitas anak. Pemberian identitas yang resmi dan diakui secara nasional itulah yang diupayakan oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak atau KIA adalah kartu identitas resmi nasional bagi anak-anak di seluruh Indonesia yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan, hak-hak terbaik bagi anak serta dapat dimanfaaatkan untuk kepentingan anak salah satunya adalah kepentingan anak dalam bidang pendidikan. Tujuan yang hendak diteliti penulis adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak yang belum memiliki KIA sebagaimana Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengisyaratkan bahwa tidak ada pengecualian pada siapapun untuk semua orang agar mendapatkan akses pendidikan. Selain itu, penulis juga mengkaji tanggung jawab pemerintah terhadap anak yang belum memiliki KIA.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan menekankan pada hubungan antara peraturan perundang-undangan satu denganperaturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis dengan tahap penelitian terdiri atas studi kepustkaan dan tahap wawancara. Metode analisis data yang digunakan ialah dengan yuridis kualitatif.Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, terdapat hal-hal yang dapat diperoleh dari penelitian ini, Pertama adanya KIA sebagai salah satu syarat pendaftaran sekolah menjadikan salah satu hambatan untuk segera terpenuhinya hakanak atas pendidikan sebagaimana belum seluruhnya anak-anak memiliki KIA. Kedua tanggung jawab Pemerintah kota Bandung dalam memenuhi kebutuhan KIA untuk terus meningkatkan kepemilikan KIA tengah dilakukan sedemekian rupa dengan membuat gagasan-gagasan yang dirancang oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung agar seluruh anak di Kota Bandung dapat memiliki KIA dan mencapai tujuan dalam memberikan hak-hak terbaik bagi anak.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi