• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN SEBAGAI BENTUK PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DESA MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  067/2020	067/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	067/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Modal awal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat bersumber dari penyertaan modal desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa). Melalui penyertaan modal desa yang bersumber dari APB Desa, BUMDes bisa mendapatkan modal salah satunya dengan pemberian hibah dari perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibilty (CSR). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan CSR perusahaan untuk BUMDes melalui APB Desa dan mengetahui pertanggungjawaban BUMDes atas dana CSR yang diberikan oleh perusahaan melalui APB Desa. Metode penulisan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidahkaidah dalam hukum positif mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban atas dana CSR perusahaan oleh BUMDes melalui APB Desa. Penulisan menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif analitis yaitu bertujuan untuk mengaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori hukum dan praktik di lapangan. Tahap penulisan ini dilakukan dengan cara penulisan kepustakaan, yaitu mencari data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta studi lapangan guna mengumpulkan data primer kepada BUMDes bersangkutan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut; Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR untuk pengembangan BUMDes harus disalurkan melalui APB Desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, BUMDes harus bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan dana CSR tersebut kepada Pemerintah Desa sebagai penyalur APB Desa, dan selanjutnya Pemerintah Desa memiliki pertanggungjawaban terhadap perusahaan yang memberikan dana CSR tersebut yang diperuntukkan kepada BUMDes.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.