Detail Cantuman

No image available for this title

Text  

STUDI KASUS PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN SEBAGAIMANA DIPUTUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NO. 344/PID.SUS/2013/PT.BDG


Eksistensi korporasi pada dewasa ini seringkali diikuti oleh perbuatan yang melanggar hukum salah satunya adalah tindak pidana lingkungan. Pada ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    073/2020073/2020Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad JatinangorTersedia
  • Perpustakaan
    Fakultas Hukum
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    073/2020
    Penerbit Fakultas Hukum UNPAD : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xxvii,177 hal
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    NONE
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Eksistensi korporasi pada dewasa ini seringkali diikuti oleh perbuatan yang melanggar hukum salah satunya adalah tindak pidana lingkungan. Pada kenyataannya, dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi kerap kali menimbulkan permasalahan sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 344/Pid.Sus/2013/PT.Bdg dimana terdapat perbedaan pandangan mengenai pemidanaan terhadap korporasi khususnya dalam tindak pidana lingkungan antara hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang menyebabkan diperberatnya putusan tingkat banding. Dalam putusan pengadilan tinggi, majelis hakim menetapkan pidana pengganti denda dan pidana tambahan yang belum diatur dalam asas, norma dan kaedah peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan telah sesuai dengan pengaturan mengenai tindak pidana korporasi di bidang lingkungan serta mengetahui apakah pidana pengganti denda dan pidana tambahan untuk korporasi sudah sesuai jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pengaturan lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan studi kasus ini adalah dengan melakukan pendekatan yuridis normatif mengkaji dan meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer yakni KUHAP, UndangUndang No. 32 Tahun 2009, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Putusan No. 344/Pid.Sus/2013/PT.Bdg, Putusan No. 155/Pid.Sus/2013/PN.Cms serta peraturan perundang-undangan lainnya dan bahan hukum sekunder yakni kepustakaan terkait untuk menganalisis putusan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam putusan ini telah sesuai dengan prinsip fiduciary duties, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, dan teori identifikasi. Selanjutnya, hakim pengadilan negeri menggunakan pendekatan antroposentrisme sedangkan hakim pengadilan tinggi menggunakan pendekatan biosentrisme dan ekosentrisme. Kemudian, pidana pengganti denda dan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada korporasi merupakan penemuan hukum demi terwujudnya efektivitas pemidanaan.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi