• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Aspek-Aspek Hukum Perubahan Status Badan Usaha Kelompok Usaha Rakyat Menjadi Badan Hukum Koperasi Melalui Program Linkage Perbankan Pola Channeling

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  081/2020	081/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	081/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Linkage Program, Koperasi, Channeling, UMKM
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dewasa ini perkembangan kegiatan perekonomian di Indonesia sangat dipengaruhi oleh bermacam-macam kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha. Pada penggolongannya, terdapat badan usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Usaha Miko dan Kecil (UMK) sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum memiliki peran besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah dengan tujuan untuk memudahkan UMK mengakses pendanaan dari perbankan membuat pengaturan mengenai linkage program. Praktiknya, di Kecamatan Cicalengka terdapat Kelompok Usaha Rakyat UPR Mina Sumber Mas yang sudah melaksanakan kegiatan usaha selayaknya Koperasi namun belum menjadi Koperasi secara administrasi hukum terdapat kendala dalam perubahan statusnya menjadi badan hukum Koperasi. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek hukum apa saja yang harus dipenuhi dalam perubahan status suatu badan usaha kelompok usaha rakyat menjadi badan hukum koperasi melalui Linkage Program Pola Channeling, serta petanggungjawaban pengurus Koperasi apabila terjadi kredit macet dari anggota Koperasi dalam Linkage Program Pola Channeling, masih perlu diberikan pengaturan yang lebih jelas. Metode peneltian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang ditunjang oleh penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan dan didukung data primer berupa wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, terdapat beberapa aspek yaitu aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek sosial dalam perubahan status badan usaha kelompok usaha rakyat menjadi badan hukum koperasi. Kedua, pertanggungjawaban pengurus Koperasi dalam Linkage Program Pola Channeling tetap dapat dimintakan. Ketiga, pola penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh Koperasi dengan Bank adalah secara kekeluargaan atau Negosias

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.