• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

PENYELESAIAN TUNGGAKAN PAJAK DAERAH MELALUI KEJAKSAAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  0092/2020	0092/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	0092/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pajak Daerah, Tunggakan Pajak Daerah, Kejaksaan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pemungutan dan penagihan pajak daerah sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Mengenai proses pemungutan dan penagihan pajak daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umun dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Sebagai upaya meningkatkan pajak daerah tersebut, maka Dinas Pendapatan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Bandung Barat bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung begitupun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melalui Perjanjian Kerja Sama. Namun hal ini menimbulkan suatu pertanyaan mengingat melalui Perjanjian Kerja Sama tersebut hingga saat ini masih dipertanyakan kekuatan hukum di Indonesia dikarenakan keterlibatan Kejaksaan dalam melakukan penyelesaian tunggakan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan baik berupa buku, undang-undang, dan jurnal. Studi kepustakaan membutuhkan data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu peneliti juga melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan Pihak Kejaksaan Kota Bekasi, Pihak Bapenda Kota Bekasi, dan DPKAD Kabupaten Bandung Barat. Data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara kualitatif yaitu memaparkan data dan fakta yang telah dianalisis dengan rinci dan sistematis. Data yang telah diolah, disajikan dalam bentuk dekskriptif yaitu dengan menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Kejaksaan dapat berperan sebagai (legal assistance) sehingga bisa melakukan pendampingan terhadap Pemerintahan dalam hal ini Dinas Pendapatan berdasarkan Pasal 30 UndangUndang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagai solusi penegakan hukum pajak dikarenakan belum terdapatnya Juru Sita di Dinas Pendapatan setempat. Maka rekomendasi yang ditawarkan berupa penambahan Sumber Daya Manusia berkompeten untuk menambah sub bidang baru yaitu bidang Penyitaan dalam Dinas Pendapatan sehingga dapat melakukan penagihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa apabila, upaya persuasif tidak membawakan hasil yang maksimal.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.