• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

PENDISTRIBUSIAN ORDER LAYANAN ANTARJEMPUT PENUMPANG YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PENYEDIA APLIKASI LAYANAN TRANSPORTASI TERHADAP MITRA PENGEMUDI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  0094/2020	0094/2020	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	0094/2020
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan Penyedia Aplikasi dengan memberikan order prioritas pada layanan antarjemput penumpang kepada mitra pengemudi tertentu untuk mendapatkan penumpang dibandingkan dengan mitra pengemudi lainnya, mengakibatkan kerugian bagi berbagai pihak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendistribusian order layanan antarjemput penumpang yang dilakukan oleh perusahaan penyedia aplikasi layanan transportasi terhadap mitra pengemudi ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta menentukan proses penegakan hukum yang dapat diterapkan terhadap perusahaan penyedia aplikasi layanan transportasi yang melakukan praktik diskriminasi terhadap mitra pengemudi ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, merupakan metode penelitian hukum dengan meninjau hukum positif yang berkaitan dengan suatu permasalahan, dan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan. Berdasarkan penelitian diperoleh: Pertama, adanya praktik diskriminasi yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam mendistribusikan order layanan antarjemput penumpang yang dilakukan Perusahaan Penyedia Aplikasi. Kedua, proses penegakan hukum yang dapat diterapkan terhadap Perusahaan Penyedia Aplikasi dilakukan oleh KPPU berdasarkan tugas dan wewenangnya dengan melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Penyedia Aplikasi atas pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.